Mataram, Laskarmerdeka.com -
Salah satu yang masih menjadi tantangan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbawa adalah bagaimana mencari sumber pendapatan baru dari yang selama ini sudah berjalan, ungkap Kepala DKP Sumbawa Rahmat Hidayat S.Pi MT dalam keterangan Persnya dari Mataram, Rabu (23/09/2026).
Hal ini dilakukan terang Rahmat Hidayat, karena pemerintahan Jarot-Ansori mendorong kita untuk dapat meningkatkan PAD dan mencari peluang baru termasuk dari sektor Kelautan dan Perikanan. Demikian juga, pihak legislatif melalui Komisi II DPRD Sumbawa juga selalu menanyakan kepada kami, mengingat Sumbawa merupakan salah satu daerah penghasil yang cukup dominan di NTB , baik itu hasil perikanan, dari penangkapan maupun dari hasil produksi perikanan Budi Daya.
Hal ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi kami, mengingat regulasi yang mengatur objek pajak dan retribusi daerah secara eksplisit sudah diatur di dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah atau lebih dikenal dengan sebutan UU HKPD. Namun ditengah kebijakan pusat, pemotongan transfer pusat ke daerah dan sudah 2 tahun ini tidak ada lagi Dana Alokasi Khusus (DAK), kami harus berpikir keras bagaimana upaya atau langkah yang kita ambil untuk meningkatkan PAD, Insya Allah di mana ada kemauan disitu ada jalan, apalagi ini untuk kepentingan masyarakat, paparnya.
"Untuk itu perlu dilakukan koordinasi awal dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB sebagai perwakilan pemerintah pusat. Alhamdulillah dari hasil diskusi yang dipimpin langsung oleh Pak Muslim, Kadislutkan Provinsi NTB yang dihadiri juga oleh sekdis dan para Kabid, ada harapan dan peluang untuk kita peroleh PAD kedepan. Semoga ikhtiar ini dimudahkan sehingga apa yang menjadi harapan pimpinan daerah bisa kami wujudkan," pungkasnya.(AM01)
0Komentar