Sumbawa Besar, Laskarmerdeka.com -
Pemda Sumbawa dalam tahun 2026 ini telah mengalokasikan bantuan anggaran lewat APBD untuk menunjang program pembangunan dan pembenahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sekitar Rp 1 Miliar lebih, maupun bantuan dari APBN Pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai ratusan juta, saat ini tengah memasuki tahap verifikasi, namun dari hasil Rakor di Mataram hari ini ada kabar gembira, kalau Sumbawa kembali mendapatkan jatah 800 unit program BSPS dari Pemprov NTB, ungkap Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Sumbawa Dian Sidharta ST MM dalam keterangan Persnya melalui jaringan telepon seluler dari Mataram, Rabu (08/07/2026).
Dijelaskan, dari hasil Rakor Integrasi Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Berdaya Transformatif yang diikuti
Kabupaten/Kota se NTB di Mataram, terkait dengan program BSPS tahun 2026, dari 10.000 unit rumah BSPS yang diperoleh NTB dari Pusat, Kabupaten Sumbawa mendapatkan alokasi jatah BSPS sebanyak 800 unit.
"Dengan diperolehnya program BSPS tersebut, maka sesuai dengan juklak dan juknis, selanjutnya tim teknis akan melakukan kegiatan verifikasi dan optimis paling tidak Agustus mendatang sudah bisa dimulai kegiatan action fisik bagi pembangunannya," ujar Dian Sidharta.
Sedangkan terkait dengan program RTLH 2026 yang dibiayai melalui APBD sebanyak 101 unit, dengan jumlah bantuan bervariasi tergantung dari tingkat kerusakannya antara Rp 10 Juta - Rp 15 Juta. Sementara untuk program BSPS 60 unit rumah (tahap 1) best 2 dan 3, dengan jumlah bantuan bervariasi Rp 10 juta - 20 juta, ujarnya.
"Seluruh bantuan anggaran tersebut nantinya langsung masuk ke rekening penerima manfaat, dimana action kegiatannya dilakukan dengan pendampingan tim fasilitator Pusat dan Daerah, sehingga optimis hingga akhir tahun pembangunan dan pembenahan fisiknya bisa dituntaskan dengan baik," pungkasnya.(AM01)
0Komentar