Mataram, Laskarmerdeka.com –
Revitalisasi dan Restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi NTB untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan kinerja daerah.
Dibawah instruksi langsung Gubernur NTB, Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB kini memprioritaskan agenda Revitalisasi dan Restrukturisasi BUMD guna memastikan perusahaan daerah berkontribusi nyata pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi syariah.
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB Izzuddin Mahili, S.STP., MM menegaskan bahwa langkah ini diambil menyusul hasil evaluasi pimpinan terhadap kinerja sejumlah BUMD yang dinilai belum sehat dan kurang produktif.
"Fokus utama kami saat ini adalah melakukan pembinaan intensif sesuai arahan Gubernur. Kami sedang menjalankan misi besar: Revitalisasi dan Restrukturisasi untuk meningkatkan profesionalisme manajemen, serta Restrukturisasi struktur usaha agar lebih efisien dan kompetitif," ujar Kepala Biro Ekonomi di ruang kerjanya, kemarin.
Lebih jauh, Izzuddin menyampaikan, tiga pilar transformasi BUMD NTB dalam upaya mencapai target tersebut. Di antaranya, Penguatan Profesionalisme Melalui Pansel Terbuka. Pemerintah telah melaksanakan Panitia Seleksi (Pansel) untuk pengisian jajaran manajemen, termasuk yang terbaru pada PT Gerbang NTB Emas (GNE). Seluruh proses dipastikan berbasis kompetensi guna menjamin penerapan Good Corporate Governance (GCG).
Kemudian, Pemprov NTB melakukan Konversi BPR ke Sistem Syariah. Pemprov NTB tengah memproses konversi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi BPR Syariah. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah di NTB. Proses konversi ini ditargetkan rampung dalam waktu delapan bulan, bertepatan dengan Hari Jadi Provinsi NTB.
Selain itu, Pemprov NTB jiga melakukan pembentukan Holding ‘NTB Kapital’. Untuk mengonsolidasi aset dan lini bisnis, Pemprov NTB akan membentuk NTB Kapital sebagai holding (induk perusahaan) bagi BUMD non-keuangan. Saat ini, rencana tersebut sedang dalam tahap Kajian Manajemen Perubahan Struktur (MPS) oleh konsultan, termasuk penyusunan Naskah Akademik.
*Mendorong Pembiayaan Produktif dan UMKM*
Selain perbaikan internal, BUMD sektor keuangan diinstruksikan untuk mengalihkan fokus pada pembiayaan produktif dengan porsi minimal 30%. Hal ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi para pelaku UMKM di NTB agar lebih mandiri dan berdaya saing.
"Indikator keberhasilan BUMD adalah profesionalisme manajemen. Jika manajemennya profesional, maka GCG akan tercipta dengan sendirinya. Output akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan yang tepat sasaran," jelas Izzudin.
Peluncuran BPR Syariah sendiri diproyeksikan menjadi kado pada HUT NTB ke-68 (Desember 2026) mendatang. UMKM ini sendiri berfokus pada peningkatan porsi kredit produktif minimal 30% bertujuan menekan ketergantungan masyarakat pada pembiayaan non-formal/ilegal (rentenir). Sinergi Holding untuk Pembentukan NTB Kapital yang diprediksi akan meningkatkan efisiensi operasional BUMD hingga 15-20% melalui integrasi aset dan manajemen satu pintu.
"Dengan restu Gubernur dan dukungan berbagai pihak, transformasi ini diharapkan membawa wajah baru bagi ekonomi NTB yang lebih inklusif, mandiri, dan berbasis syariah," ujarnya.(AM01)
0Komentar