Sumbawa Besar, Laskarmerdeka.com -
Pemerintah Kabupaten Sumbawa dibawah kepemimpinan Bupati Ir.H.Syarafuddin Jarot MP dan Wakil Bupati Drs.H.Mohamad Ansori (Jarot - Ansori) pada 27 Mei 2025 lalu telah menerima predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024.
Oleh karena itu, Pemkab Sumbawa ungkap Inspektur melalui Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sumbawa I Made Patrya S.AP dalam keterangan Persnya Selasa (31/03/2026), berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap aspek pengelolaan keuangan daerah dengan transparansi dan akuntabilitas.
"Opini WTP ini adalah hasil dari upaya kolektif seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa, dan diharapkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sumbawa akan semakin baik dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah serta peningkatan pelayanan publik, dimana predikat WTP akan menjadi motivasi bagi jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah demi kesejahteraan masyarakat Sumbawa, sehingga opini WTP ini harus dipertahankan," ujarnya.
Dalam hal ini, Inspektorat sesuai dengan tupoksi dan kewenangan yang dimiliki terang Made Patrya, melalui Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) terus membangun sinergitas dan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk secara bersama-sama memberikan pemahaman dan melakukan pengawasan intensif terhadap OPD, tukasnya.
Menurutnya, dalam program kerja tahun 2026 ini, Inspektorat Kabupaten Sumbawa akan menurunkan tim untuk melakukan Pemeriksaan terhadap OPD, BLUD, RSUD, Puskesmas, termasuk sekolah SD dan SMP.
"Namun, tim Inspektorat baru bisa turun melakukan action pemeriksaan, setelah tuntas hasil pemeriksaan BPK," pungkasnya.(AM01)
0Komentar