Sumbawa Besar, Laskarmerdeka.com -
[6 Februari 2026] – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori memimpin rapat kerja bersama Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Rapat yang berlangsung di Lantai I Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (05/02/2026), menjadi sinyal kuat komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Alhamdulillah, setiba dari Rakornas 2026 dan agenda nasional lainnya, kata Wabup Ansori, kami langsung melaksanakan rapat kerja dengan BPK RI. Ini bagian dari komitmen kami untuk memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan dengan baik, ujarnya.
Dijelaskan, kesinambungan antara arahan kebijakan nasional yang diperoleh dalam Rakornas dengan evaluasi kinerja keuangan daerah menjadi langkah strategis untuk mendorong percepatan pembangunan yang bersih, tertib, dan bertanggung jawab.
Rapat tersebut dinilai krusial karena membahas langsung pokok-pokok hasil Rakornas, khususnya penguatan tata kelola keuangan negara dan daerah, sekaligus menyinkronkannya dengan agenda pemeriksaan yang sedang dan akan dilakukan BPK di Kabupaten Sumbawa.
Wabup Ansori menegaskan, BPK diposisikan sebagai mitra strategis, bukan sekadar lembaga pengawas.
“Kami sangat mengapresiasi peran BPK. Setiap temuan dan rekomendasi adalah ‘obat’ untuk memperkuat sistem pemerintahan, agar setiap rupiah APBD digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat Sumbawa,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah agenda penting dibahas, mulai dari progres tindak lanjut rekomendasi BPK periode sebelumnya, kesiapan data dan dokumen untuk pemeriksaan mendatang, hingga identifikasi potensi tantangan dalam pelaksanaan program prioritas yang bersumber dari APBD.
Selain itu, Pemkab Sumbawa juga membahas langkah-langkah antisipatif guna meminimalisir temuan yang bersifat berulang, sebagai bentuk pendekatan proaktif dalam pengelolaan keuangan daerah.
Langkah cepat yang dilakukan Wakil Bupati Ansori ini dinilai mencerminkan keseriusan kepemimpinan daerah dalam menjadikan akuntabilitas sebagai prioritas utama. Upaya tersebut juga dipandang sebagai bentuk transfer kebijakan dan arahan nasional ke dalam proses pengawasan daerah, agar lebih kontekstual dan sejalan dengan agenda pembangunan nasional.
Melalui rapat strategis ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengirimkan pesan tegas kepada seluruh pemangku kepentingan bahwa transparansi dan tata kelola keuangan yang sehat merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar.
Kedepan, penguatan kolaborasi dengan BPK diharapkan tidak hanya mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), tetapi juga menjadi jaminan bahwa pembangunan di Bumi Samawa berjalan secara amanah, terukur, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.(AM01)
0Komentar