Sumbawa Besar, Laskarmerdeka.com -
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Sumbawa Dian Sidharta ST MM dalam keterangan Pers diruang kerjanya Senin (11/08/2025) mengungkapkan bahwa dalam tahun anggaran 2025 ini ada sejumlah program pembangunan yang dilaksanakan didaerah ini, terutama berkaitan dengan PRKP.
Diantaranya, dalam tahun 2025 ini ada program penataan lingkungan dari Pusat melalui Kementerian Perumahan dan Permukiman (Perkim) yakni penataan lingkungan dikawasan Perumahan sekitar kawasan menuju wilayah Moyo Hilir, dengan kegiatan tender sudah tuntas, dengan kegiatan action dimulai Agustus ini, ujarnya.
Sementara untuk pembangunan jaringan irigasi primer D.I Beringin Sila Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 (BBWSNT1) saat ini tengah dalam proses pembebasan atas lahan tanah jaringan irigasinya, dengan kegiatan pengukuran telah dilakukan dan kini tinggal menunggu hasil perhitungan riel dari Tim Appraisal terkait dengan jumlah ganti ruginya yang bakal diterima oleh pemiliknya yang berhak, sehingga pembangunan fisiknya segera dilakukan dengan menyerap anggaran pusat yang tidak sedikit tentunya.
Begitu pula penataan dan pembenahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang menyerap bantuan APBD melalui Pokir Dewan 2025 tengah dalam proses pelaksanaan lapangan.
"Namun kedepan, Dinas PRKP Sumbawa akan menyusun dan membuat data Base RTLH sehingga nanti ada data yang jelas dan riel, mana RTLH yang sudah ditangani atau belum, baik itu melalui bantuan anggaran Pusat, Provinsi maupun APBD dan Pokir Dewan, dengan arah pendekatan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat," ujar Dian Sidharta.
Sedangkan terkait dengan program perumahan 3 juta rumah sambung Dian Sidharta, terutama terkait dengan rumah Bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), maka kami akan segera melakukan koordinasi dengan sejumlah developer perumahan, agar data kongkret berapa jumlah rumah Bersubsidi yang ada, termasuk soal fasioitas umum, kesehatan lingkungan dan penghijauan dilingkungan perumahan.
Bahkan, kita berharap untuk pembebasan lahan Bendungan Kerekeh maupun untuk pembangunan tubuh Bendungan, dengan DED, LARAP, Amdal dan kelengkapan administrasi lainnya telah dilengkapi, kedepan dapat segera direalisasikan pembangunannya oleh Pemerintah pusat, tukas Dian Sidharta.
Sedangkan untuk penataan kawasan Jempol lanjutan akan dilakukan penataan lingkungan dan pemukimannya, telah dilakukan kegiatan sosialisasi terhadap belasan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan tengah dilakukan kegiatan Belasan
Ground Checking Pemukiman pantai Jempol, agar jumlah data riel dapat diperoleh dengan lengkap, begitu juga soal penanganan PJU akan dilakukan kolaborasi dengan penyedia (Indoors), ujarnya.(AM01)
0Komentar