Sumbawa Besar, Laskarmerdeka.com -
Terkait temuan BPK RI Perwakilan NTB di sejumlah OPD di Sumbawa, khususnya dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami sejumlah kebocoran dalam hal retribusi, kini mendapat sorotan tajam dari Ketua Komisi I DPRD Sumbawa M Faisal.
Dalam keterangan Persnya kemarin, Faisal akrab Sekretaris Partai Gerindra ini disapa, meminta kedepan kepada Pemda Sumbawa (Bupati Sumbawa) hendaknya menempatkan SDM yang benar-benar berkualitas, jujur dan Amanah dalam menjalankan tugas "The right man on the right place," Sebab, dengan adanya temuan ratusan juta ini, akan menjadi catatan OPD terkait.
Menurutnya, Pemda Sumbawa harus menempatkan SDM sesuai dengan keahliannya, tentunya dengan jabatan yang diembannya maka tidak tutup kemungkinan, apa yang menjadi catatan BPK tersebut tidak terulang kembali pada tahun 2025 ini, ujarnya.
"Kami juga mendorong pemerintah Jarot-Ansori untuk melakukan evaluasi terhadap sejumlah OPD sehingga kedepan tidak kembali terjadi hal-hal yang sama sesuai dengan temuan BPK di lapangan," tegasnya.
Untuk itu, Pemda Sumbawa harus segera melaksanakan evaluasi secara menyeluruh di setiap OPD terkait temuan BPK ini agar segera menyelesaikan sesuai dengan tenggat waktu selama 60 hari semenjak LHP BPK dikeluarkan.
"Semoga di pemerintahan Jarot-Ansori ini, akan disiapkan SDM yang mumpuni guna mendukung terwujudnya Sumbawa Unggul Maju dan Sejahtera," pungkasnya.(AM01)
0Komentar