Sumbawa Besar, Laskarmerdeka.com -
Gerbong mutasi tahap pertama dilingkup Pemda Sumbawa dibawah pemerintahan Bupati Sumbawa Ir.H.Syarafuddin Jarot dan Wakil Bupati Sumbawa Drs H.Mohamad Ansori (Jarot-Ansori) dikabarkan akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, karena itu Ketua Presedium Integritas Transparansi Kebijakan (ITK) Sumbawa Abdul Haji SAP dalam keterangan Persnya Senin (14/07/2025) menyoroti kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai belum menunjukkan kinerja yang signifikan dalam mendukung visi misi pemerintahan Jarot-Ansori menuju Sumbawa yang unggul, maju dan sejahtera.
Dari hasil pengamatan yang dilakukan ITK Sumbawa terhadap kinerja yang dilaksanakan belasan SKPD terang Abdul Haji, memang sejauh ini hanya ada beberapa SKPD yang menunjukkan kinerja cukup baik dalam mendukung sejumlah program pemerintahan Jarot-Ansori, seperti Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), BPBD, Inspektorat, Disnakertrans, Bapenda dan Diskominfotik Sumbawa
"Terkait dengan rencana mutasi tahap pertama pemerintahan Jarot-Ansori tersebut, maka jelas sejumlah SKPD tersebut tentu akan menjadi atensi untuk tetap dipertahankan, namun terlepas dari like & dislike atau latar belakang, kami sangat yakin pemerintahan Jarot-Ansori akan memilih dan menempatkan pejabat yang benar-benar bekerja dalam mensukseskan apa yang menjadi visi misi dan program yang telah ditetapkan," tegas Abdul Haji.
Penempatan sejumlah pejabat yang tepat pada sejumlah SKPD itu penting dilakukan sambung Abdul Haji, karena kedepan berbagai program kerja dari Pemerintahan Jarot-Ansori itu beragam kegiatan, apalagi dengan telah diraihnya prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI tentu ini harus menjadi atensi bagi seluruh SKPD bagi pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik kedepan.
Bahkan, sejumlah program lainnya dari hasil komunikasi dan lobby yang dilakukan pemerintahan Jarot-Ansori dan Pimpinan DPRD Sumbawa ke Pusat, sejumlah program pembangunan seperti pembangunan sejumlah ruas jalan, Bendungan dan jaringan irigasi, kampung nelayan dan budidaya merah putih, Sekolah Rakyat (SR), Universitas Pertahanan ( UNHAN) dan sejumlah program pembangunan dan pembenahan sarana prasarana dan fasilitas penunjang lainnya, dalam hal ini tentu memerlukan penanganannya yang serius dari pejabat terkait dalam mensukseskan program besar tersebut, ujarnya.(AM01)
0Komentar