Sumbawa Besar, Laskarmerdeka.com -
Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2025.
Rapat berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa, Kamis (9/7/2026), dan dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, lurah, dan kepala desa se - Kabupaten Sumbawa. Hadir pula pimpinan partai politik, Komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Sumbawa, pimpinan BUMN/BUMD dan instansi vertikal, pimpinan perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, akademisi, aktivis LSM, serta insan pers.
Agenda tersebut merupakan tindak lanjut dari penyampaian penjelasan Bupati Sumbawa terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah disampaikan pada rapat paripurna sebelumnya, Selasa (7/7/2026).
Dalam penjelasan tersebut disampaikan bahwa realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp2,374 Triliun atau 101,28% dari target yang ditetapkan. Sementara itu, realisasi Belanja Daerah mencapai Rp2,257 Triliun atau 92,93% dari pagu anggaran sebesar Rp2,429 Triliun, sehingga menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp201,68 Miliar.
Atas capaian pengelolaan keuangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Dalam rapat paripurna, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa secara bergantian menyampaikan pandangan umum, apresiasi, sekaligus masukan terhadap Ranperda tersebut.
Pertama, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicaranya, Sri Wahyuni, memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumbawa mempertahankan opini WTP serta realisasi pendapatan daerah yang melampaui target. Di sisi lain, fraksi ini meminta penjelasan mengenai komposisi kas daerah sebesar Rp201,9 Miliar, selisih pendapatan antara Laporan Operasional (LO) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), pelaksanaan Program Sumbawa Hijau Lestari, optimalisasi Satgas Gas, penyelesaian sengketa pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Beringin Sila, serta rendahnya capaian program pemeriksaan kesehatan gratis yang baru mencapai 14%. Fraksi PKB menyatakan menerima Ranperda untuk dibahas lebih lanjut dengan sejumlah catatan.
Kedua, fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti rendahnya serapan belanja daerah yang berdampak pada tingginya SILPA Tahun Anggaran 2025. Fraksi ini juga meminta percepatan tindak lanjut atas rekomendasi BPK, serta menyoroti persoalan kelangkaan LPG bersubsidi 3 kilogram, kondisi infrastruktur jalan, dan rencana relokasi Pasar Utan.
Selanjutnya, Fraksi Demokrat–PPP Pembangunan mendorong pemerintah daerah agar terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mempercepat realisasi belanja modal. Fraksi tersebut juga menekankan pentingnya penyelesaian persoalan distribusi LPG bersubsidi, penataan tambang rakyat di Blok Lantung, kesiapan daerah menghadapi operasional Tambang Dodo–Rinti PT Amman Mineral, serta revitalisasi Lapangan Cendrawasih dan GOR Mampis Rungan.
Kemudian, fraksi NasDem mengingatkan bahwa opini WTP merupakan indikator tata kelola keuangan yang baik, namun bukan tujuan akhir pembangunan. Fraksi ini menyatakan dukungan terhadap berbagai program prioritas pemerintah daerah, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Program Sumbawa Hijau Lestari, pembangunan RSUD Sumbawa di Kawasan Sering, kesiapan kawasan Tambang Dodo–Rinti, peningkatan kualitas jalan strategis, serta optimalisasi PAD melalui sektor pariwisata.
Lanjut, fraksi Gelora Indonesia menyampaikan sejumlah catatan kritis, terutama terkait meningkatnya SILPA dari Rp93,48 Miliar pada tahun 2024 menjadi Rp201,68 Miliar pada tahun 2025. Selain itu, fraksi ini menyoroti tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat, pemangkasan belanja modal pada APBD Perubahan Tahun 2025, ketidaksesuaian penulisan surplus dan defisit pada Laporan Operasional, serta pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa yang dinilai masih stagnan di angka 3,12%.
Sementara itu, fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa opini WTP bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu, fraksi ini menyampaikan sepuluh catatan strategis yang mencakup peningkatan pendapatan daerah, efektivitas belanja, pengelolaan SILPA, penguatan sektor pertanian, pemberdayaan UMKM, peningkatan kinerja BUMD, hingga perbaikan tata kelola pemerintahan.
Adapun, fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) meminta pemerintah daerah menjelaskan secara rinci sumber peningkatan pendapatan daerah serta melakukan evaluasi terhadap besarnya SILPA. Fraksi ini juga menyoroti sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, seperti kelangkaan LPG bersubsidi, peningkatan jalan mantap, penanganan penyalahgunaan narkoba, pembangunan Jembatan Cinta di Desa Kalimango, serta meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Fraksi PAN menyatakan menerima Ranperda untuk dibahas pada tahapan berikutnya.
Seluruh pandangan umum, saran, dan rekomendasi yang disampaikan oleh masing-masing fraksi akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama DPRD Kabupaten Sumbawa. Pembahasan tersebut diharapkan mampu menyempurnakan Ranperda sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(AM01)
0Komentar