Sumbawa Besar, Laskarmerdeka.com -
BPS Sumbawa melansir jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumbawa pada Maret 2025 tercatat sebanyak 58,23 ribu orang atau sebesar 11,79 persen.
Dari angka tersebut menunjukkan penurunan sebesar 4,77 ribu orang dibandingkan Maret 2024 lalu, dimana penurunan ini terjadi saat pemerintahan Jarot - Ansori baru berjalan dua bulan, ungkap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa, Yudi Wahyudin, pada hari pertama kegiatan Koordinasi Lintas Sektor antara Dinas Sosial, BPS dan BPJS serta Sosialisasi Pemberian Informasi Status Kepesertaan PBI JKN kepada seluruh Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Sumbawa, yang berlangsung Senin–Selasa (2–3 Maret 2026) di Aula Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa.
Yudi Wahyudin menjelaskan, dibandingkan Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Sumbawa juga mengalami penurunan sebesar 9,17 ribu orang. Secara persentase, tingkat kemiskinan pada Maret 2025 sebesar 11,79 persen, turun 1,08 persen dibandingkan Maret 2024 dan turun 2,12 persen dibandingkan Maret 2023.
Secara umum, periode Maret 2015 hingga Maret 2025 menunjukkan tren penurunan tingkat kemiskinan di Sumbawa, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Meski demikian, sempat terjadi kenaikan pada tahun 2021 dan 2023.
Kenaikan pada 2021 dipicu dampak pandemi Covid-19, sedangkan pada 2023 dipengaruhi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada akhir triwulan III 2022 yang berdampak pada meningkatnya harga kebutuhan pokok.
Adapun penurunan pada Maret 2025 dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya terjadi deflasi month-to-month pada awal tahun 2025 sebesar -0,390 persen, pertumbuhan ekonomi year on year yang tumbuh positif mencapai 6,32 persen pada triwulan I 2025, serta berbagai program intervensi pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah.
BPS juga mencatat Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Sumbawa pada Maret 2025 sebesar Rp 492.991 per kapita per bulan. Angka ini naik 3,18 persen dibandingkan Maret 2024 dan meningkat 11,54 persen dibandingkan Maret 2023.
Komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar terhadap garis kemiskinan masih didominasi beras, yakni 26,72 persen di perkotaan dan 31,99 persen di perdesaan. Rokok kretek filter menjadi penyumbang terbesar kedua, masing-masing 8,00 persen di perkotaan dan 5,50 persen di perdesaan.
Sementara untuk komoditas nonmakanan, perumahan menjadi penyumbang terbesar, yakni 9,11 persen di perkotaan dan 11,72 persen di perdesaan, disusul bensin serta pendidikan. Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, dimensi lain yang menjadi perhatian adalah indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan.
Pada periode Maret 2024 hingga Maret 2025, kedua indikator tersebut mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 1,98 pada Maret 2024 menjadi 1,61 pada Maret 2025. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) turun dari 0,53 menjadi 0,35.
"Penurunan ini menunjukkan bahwa selain jumlah penduduk miskin yang berkurang, tingkat kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan juga semakin mengecil.
Dalam penghitungan kemiskinan, BPS menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur berdasarkan Garis Kemiskinan," paparnya.
Data utama yang digunakan dalam penghitungan tingkat kemiskinan Maret 2025 bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025.
Dengan capaian ini, diharapkan sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, BPS, serta instansi terkait terus diperkuat guna menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbawa secara berkelanjutan.(AM01)
0Komentar