𝗦𝗶𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶 𝗣𝘂𝘀𝗮𝘁-𝗗𝗮𝗲𝗿𝗮𝗵-𝗗𝗲𝘀𝗮, 𝗡𝗧𝗕 𝗗𝗼𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗞𝗲𝗺𝗶𝘀𝗸𝗶𝗻𝗮𝗻 𝗧𝗲𝗽𝗮𝘁 𝗦𝗮𝘀𝗮𝗿𝗮𝗻

Mataram, Laskarmerdeka.com -
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, mendampingi Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, dalam dialog bersama kepala desa, pendamping desa, operator desa, dan koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) di Mataram, Kamis (16/4/2026).

Kegiatan tersebut diikuti ratusan kepala desa dan lurah, pendamping PKH, serta pendamping Desa Berdaya Transformatif. Acara juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan keuangan program Desa Berdaya.

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa arah pembangunan nasional telah menempatkan desa sebagai titik awal pembangunan, termasuk dalam penyelesaian persoalan kemiskinan.

“Presiden sudah menegaskan bahwa pembangunan dimulai dari desa dan kelurahan. Karena itu, kita juga memulai penyelesaian persoalan daerah dari desa, terutama masalah kemiskinan,” ujar Gubernur.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi NTB menjadikan program Desa Berdaya sebagai salah satu instrumen utama percepatan pengentasan kemiskinan, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem.

Menurutnya, intervensi dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data sehingga bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran.

Melalui program tersebut, setiap kepala keluarga penerima manfaat memperoleh dukungan awal sebesar Rp7 juta sebagai bentuk perlindungan sosial. Selanjutnya, masyarakat didorong membentuk kelompok usaha agar mampu meningkatkan kemandirian ekonomi.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan keuangan desa hingga Rp500 juta bagi desa prioritas. Sementara ratusan desa lainnya menerima dukungan anggaran sebesar Rp300 juta per desa.

“Dana ini akan langsung ditransfer ke rekening desa, tetapi harus melalui musyawarah desa agar benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Gunakan dengan amanah dan pastikan berdampak,” tegasnya.

Gubernur juga menekankan pentingnya kolaborasi antara kepala desa, pendamping PKH, dan pendamping Desa Berdaya Transformatif agar program berjalan efektif dan saling terintegrasi.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Mari kita berjamaah mengurus kemiskinan di desa agar hasilnya lebih besar dan berdampak nyata,” katanya.

Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi NTB dalam menyusun pembangunan yang terarah dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, perencanaan yang baik menentukan sedikitnya 50 persen keberhasilan pembangunan, terutama jika ditopang oleh data yang akurat dan terpadu.

“Perencanaan yang baik, yang didukung data akurat, menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan. Karena itu, kita harus menggunakan satu data yang sama,” ujarnya.

Mensos menjelaskan bahwa pemerintah saat ini memperkuat penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan bersama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Pengelolaan data tersebut dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), dengan dukungan pemerintah daerah hingga tingkat desa melalui proses verifikasi dan pemutakhiran secara berjenjang.

Ia menegaskan, kepala desa dan operator data desa memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas data.

“Kepala desa adalah pihak yang paling menentukan kualitas data. Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat, sementara data yang keliru akan membuat program tidak tepat sasaran,” tegasnya.

Mensos juga mengingatkan bahwa data bersifat dinamis sehingga harus terus diperbarui melalui mekanisme resmi mulai dari tingkat RT/RW hingga pemerintah pusat.

Melalui dialog tersebut, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa berharap semakin solid dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis data yang akurat.
(AM01)