Sumbawa Besar, Laskarmerdeka.com —
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sumbawa memperkuat strategi pengendalian harga melalui optimalisasi sistem peringatan dini dan pengawasan distribusi pangan. Langkah ini ditegaskan dalam rapat koordinasi internal yang dipimpin Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohammad Ansori, di Ruang Rapat Wakil Bupati, Rabu (4/3/2026).
Rapat dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah terkait, di antaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Pertanian, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Analis Kebijakan Bagian Perekonomian dan SDA.
Mengacu pada rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kabupaten Sumbawa masih berada dalam rentang terkendali dan sejalan dengan target nasional yang ditetapkan Bank Indonesia. Meski demikian, pemerintah daerah menegaskan kewaspadaan tetap diperlukan, terutama terhadap komoditas pangan strategis.
"Pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka statistik, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan daya beli masyarakat,” ujar Wakil Bupati dalam arahannya.
*Tekanan Inflasi
Hasil pemantauan harian Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Kumindak), menunjukkan tiga komoditas utama penyumbang tekanan inflasi saat ini adalah cabai rawit, tomat, dan daging ayam ras.
Kenaikan harga cabai dan tomat dipicu fluktuasi pasokan akibat faktor cuaca serta distribusi. Sementara harga ayam ras terdorong dinamika harga pakan dan peningkatan permintaan.
Sebagai respons, Dinas Kumindag mengusulkan intensifikasi monitoring harga harian, pelaksanaan operasi pasar apabila tren kenaikan berlanjut, serta penguatan koordinasi dengan distributor untuk menjaga kelancaran pasokan.
*Surplus Beras
Dinas Pertanian melaporkan harga Gabah Kering Panen (GKP) tercatat Rp6.500 per kilogram dan Gabah Kering Giling (GKG) Rp8.000 per kilogram. Produksi beras daerah dalam kondisi surplus sebesar 106,94 ton.
Ketersediaan beras dinilai aman untuk jangka pendek. Meski demikian, pengawasan distribusi dan penyerapan hasil panen tetap menjadi perhatian guna menjaga stabilitas harga di tingkat petani dan mencegah disparitas harga di pasar.
HET Ayam Terlampaui, GPM Dioptimalkan
Dinas Ketahanan Pangan mencatat Harga Eceran Tertinggi (HET) daging ayam ras sebesar Rp40.000 per kilogram telah terlampaui, dengan harga pasar berkisar Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram.
Sebagai langkah intervensi, pemerintah daerah menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di sejumlah titik. Program ini dinilai membantu masyarakat meskipun dampaknya terhadap angka inflasi secara statistik belum signifikan.
*Harga Sapi Dikaji, Telur Stabil
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melaporkan stok ayam ras relatif mencukupi. Daging sapi juga dalam kondisi stabil dari sisi pasokan dan harga. Telur ayam ukuran super berada pada kisaran Rp55.000 hingga Rp60.000 per rak, dengan sebagian besar pasokan berasal dari Bali.
Namun, Wakil Bupati Ansori menyoroti adanya perbedaan harga sapi di tingkat peternak yang relatif rendah dibanding harga daging di pasar yang tidak mengalami penurunan signifikan. Ia meminta kajian menyeluruh terhadap rantai distribusi dan margin perdagangan untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.
*Antisipasi Lonjakan Permintaan Program MBG
Pemda juga mengantisipasi potensi peningkatan kebutuhan daging ayam seiring implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dinas Peternakan diminta menyusun proyeksi kebutuhan dan strategi pasokan agar lonjakan permintaan tidak memicu kenaikan harga.
Surplus beras sebesar 106,94 ton akan dimanfaatkan sebagai buffer stabilisasi harga. Gerakan Pangan Murah pun diarahkan berbasis wilayah yang rentan inflasi.
Untuk memperkuat respons dini, TPID melalui Bagian Perekonomian dan SDA telah memperbarui Web SIANDINI (Sistem Informasi Pengendalian Dini Inflasi) dan mengintegrasikannya dengan SIP-BESTI berbasis Early Warning System (EWS). Sistem ini dirancang memprediksi potensi lonjakan harga hingga H-30 sebelum gejolak terjadi.
Pemerintah daerah menegaskan komitmen menjaga koordinasi lintas sektor, respons cepat terhadap dinamika pasar, serta komunikasi publik yang transparan guna mencegah kepanikan di tengah masyarakat.(AM01)
0Komentar