Sumbawa Besar, Laskarmerdeka.com —
Perjuangan hukum Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Sury dalam mempertahankan wilayah ulayatnya kini memasuki babak baru yang krusial. Fokus sengketa kini bergeser dari sekadar konflik lahan menjadi pengujian terhadap integritas institusi riset negara, menyusul langkah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mulai mendalami dugaan pelanggaran etik dalam kajian keberadaan masyarakat adat di Sumbawa.
Komisi Etik Bidang Sosial Humaniora BRIN secara resmi telah memanggil Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Daerah Sumbawa, Febriyan Anindita, untuk memberikan klarifikasi pada Rabu (11/3/2026). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas pengaduan keberatan terhadap riset BRIN yang dinilai tidak independen dan netral.
Febriyan Anindita, yang juga merupakan praktisi hukum, menyatakan bahwa sidang etik ini adalah kunci untuk membongkar "arsitektur administratif" yang selama ini meminggirkan hak-hak masyarakat adat. Menurut dia, hasil riset yang menyebut identitas Cek Bocek sebagai "konstruksi kepentingan ekonomi" merupakan bentuk stigmatisasi akademik yang berbahaya.
"Sidang etik ini adalah babak baru bagi kami. Jika selama ini kami hanya berhadapan dengan korporasi di lapangan, kini kami menantang integritas ilmu pengetahuan yang digunakan untuk melegitimasi penghapusan identitas masyarakat adat. Marwah institusi riset negara sedang dipertaruhkan," ujar Febriyan, Rabu (3/3/2026).
Babak baru perjuangan ini tidak luput dari pantauan dunia internasional. Kasus Cek Bocek sebelumnya telah memicu komunikasi resmi dari Pelapor Khusus PBB melalui surat AL IDN 8/2025.
"Isu ini juga menjadi preseden penting bagi mekanisme akuntabilitas standar pertambangan global seperti The Copper Mark. Jika terbukti terjadi pelanggaran etik dalam riset yang menjadi dasar kebijakan negara, maka klaim kepatuhan hak asasi manusia oleh korporasi di wilayah tersebut otomatis akan dipertanyakan oleh pasar global." pungkasnya.(AM01)
0Komentar