Sumbawa Besar, Laskarmerdeka.com -
Presedium Integritas Transparansi Kebijakan (ITK) Sumbawa Abdul Haji dalam pernyataan Persnya Kamis (21/08/2025) menyatakan bahwa mutasi dan promosi jabatan pejabat daerah untuk mengisi sejumlah jabatan yang lowong di sejumlah OPD lingkup Pemkab Sumbawa bukan urusan tim sukses dan parpol pendukung tetapi merupakan hak prerogatif dari Bupati Sumbawa.
Oleh karena itu, Abdul Haji meminta agar persoalan mutasi Pejabat Birokrasi ini tidak dicampuri, sebab itu adalah menjadi kewenangan dan hak prerogatif dari Bupati, dan kami sangat yakin kalau Bupati Sumbawa Ir H Syarafuddin Jarot MP tentu akan taat dengan ketentuan dan aturan perundang - undangan yang berlaku, apalagi pemerintah menerapkan sistem meritokrasi.
"Penerapan sistem meritokrasi di Indonesia itu dilakukan dengan prinsip yang mengutamakan penempatan individu pada jabatan publik berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan prestasi, bukan karena faktor lain seperti hubungan kekerabatan atau status sosial. Dalam konteks reformasi birokrasi, meritokrasi bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel," tegas Abdul Haji.
Penerapan Meritokrasi di Indonesia melalui seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS):
Penerapan meritokrasi dalam rekrutmen dan promosi PNS diharapkan dapat memastikan bahwa jabatan strategis diisi oleh individu yang berkompeten dan berkualitas terang Abdul Haji, dimana
Meritokrasi menjadi salah satu pilar utama dalam reformasi birokrasi di Indonesia, dengan tujuan menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, ujarnya.
Dalam penerapan meritokrasi didaerah ini dapat dilihat dalam seleksi jabatan tinggi pratama (JPT) yang akan dilakukan oleh Tim Pansel yang ditunjuk tentu dilakukan secara terbuka dan objektif, dan untuk menjamin transparansi dalam proses seleksi dan promosi, serta meningkatkan akuntabilitas pejabat publik. Dengan menempatkan individu yang tepat pada posisi yang tepat, meritokrasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, dengan prinsip meritokrasi mengedepankan keadilan dan kesetaraan dalam kesempatan, sehingga setiap individu memiliki peluang yang sama untuk mencapai kesuksesan berdasarkan kemampuannya, pungkas Abdul Haji.
Terkait dengan pengisian jabatan yang lowong dilingkup Pemkab Sumbawa saat ini masih ada delapan OPD yang harus segera diisi, agar roda pemerintahan Jarot-Ansori dapat berjalan dengan baik, dimana sejumlah nama pejabat yang berpeluang mengisi delapan OPD lowong itu sudah mulai sayup terdengar publik antara lain :
1). Dinas PUPR ada nama Erma Hadi Suryani ST MM.Inov, Much Sofyan ST, Arif Hidayat ST, Yudi Patria Negara ST, dan M.Ikhsan Imanuddin ST
2).BKPSDM ada nama Budi Santoso S.Sos MSi, Ridwan SPd, Arief Hidayat SSTP MSi.
3).Dinas Kesehatan dr Putu Purnama, Hj.Nur Atika, Zulkarnaen SKM, dan Dr Rusmayadi SKM.
4).Inspektorat ada I Made Patrya SAP, Abdurahman S.Sos, Aminuddin ST MT, Yudi Patria Negara ST MM
5). DPMPTSP ada nama Ibu Witri, H.Yudi Patria Negara, Hj.Nana Hilal Alamudy, Dwi Rahayu Ratih ST MM
6).Dikbud, disebut ada nama Mulyono Spd, Fathul Yamin, Moh.Husnul Alwan S.Ag dan Sudarli SPd MPd.
7.Dinas Peternakan ada nama Yahya Sofian, M.Lutfi, dan drh Rini Handayani
8.Bappenda, ada nama Hardianto ST, Aulia Asman MAk, dan Andi Kusmayadi SPi.
Namun, semua nama tersebut tergantung hasil seleksi Pansel dan hak prerogatif Bupati Sumbawa untuk memilih yang terbaik dari yang baik untuk dapat mengisi jabatan eselon II pada delapan OPD pada lingkup Pemkab Sumbawa tersebut.(AM01)
0Komentar