Mataram, Laskarmerdeka.com -
Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal didampingi Nurdin Ranggabarani SH MH Direktur Eksekutif Matadata Institute, menegaskan pentingnya ketersediaan data akurat, kajian kritis, serta masukan konstruktif dari berbagai elemen masyarakat dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mempercepat pembangunan daerah.
Menurutnya, kompleksitas sosial di NTB menuntut pemahaman yang mendalam agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri silaturahmi pemikiran (silatul fikri) dan tasyakur satu tahun Matadata Institute, Research, Consultant & Advisors di Mataram, Jumat (16/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Iqbal mengakui bahwa memahami dinamika NTB tidak cukup dilakukan hanya dari satu sudut pandang tunggal. Keragaman karakter sosial, budaya, bahasa, serta aspirasi masyarakat di setiap wilayah menuntut pendekatan kebijakan yang kontekstual dan adaptif.
"NTB ternyata lebih kompleks dari yang saya bayangkan. NTB itu tidak homogen, sangat heterogen. Bahkan, dalam satu kabupaten pun cara berpikir, bahasa, dialek, dan harapan masyarakatnya bisa berbeda," ungkap Gubernur.
Ia mencontohkan keberagaman karakter masyarakat di Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, hingga wilayah Bima. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak ada satu kerangka acuan tunggal yang dapat digunakan untuk merumuskan seluruh persoalan di NTB. Kendati demikian, ia melihat adanya satu titik temu di tengah keragaman tersebut, yakni keinginan bersama untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik.
"Tidak ada satu kerangka tunggal yang bisa kita gunakan untuk memahami NTB. Tetapi ada titik temu di antara semua harapan itu, yaitu keinginan untuk menjadi lebih baik," imbuhnya.
Oleh karena itu, Gubernur menyambut positif kehadiran Matadata Institute sebagai wadah pertukaran gagasan serta penyedia masukan kritis bagi pemerintah daerah. Ia berharap lembaga riset tersebut mampu menjembatani pemikiran para tokoh senior, akademisi, peneliti, dan profesional dengan generasi muda yang dapat menerjemahkannya menjadi aksi kebijakan yang operasional.
Menurutnya, pengalaman dan pemikiran para tokoh perlu didokumentasikan dengan baik serta ditransformasikan menjadi rekomendasi yang aplikatif bagi proses pembangunan.
"Saya berharap pemikiran-pemikiran para senior ini dituangkan dalam bentuk tulisan dan operasional. Perlu ada anak-anak muda yang menerjemahkan apa yang dipikirkan menjadi sesuatu yang bisa dikerjakan," ujarnya.
*Reformasi Birokrasi dan Sistem Meritokrasi*
Di sektor internal pemerintahan, Gubernur memaparkan bahwa pembenahan birokrasi menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berkelanjutan. Ia berpandangan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak cukup hanya mengandalkan figur individu yang berkualitas, melainkan membutuhkan ekosistem sistem yang sehat.
Menurutnya, individu hebat yang ditempatkan dalam sistem yang buruk akan menghasilkan kinerja yang kurang optimal. Sebaliknya, sistem birokrasi yang tertata dan sehat akan mampu mengarahkan aparatur untuk bekerja secara profesional dan memberikan hasil terbaik bagi publik.
"Kalau kita punya orang-orang bagus tetapi sistemnya buruk, hasilnya juga akan buruk. Sebaliknya, orang-orang biasa dengan sistem yang baik bisa menghasilkan kinerja yang baik. Idealnya, kita membangun sistem yang memberi ruang bagi setiap orang untuk tumbuh sesuai kemampuannya," jelas Gubernur.
Sebagai wujud komitmen tersebut, ia menunjuk penerapan manajemen talenta sebagai pilar utama untuk memperkuat sistem merit di lingkungan Pemprov NTB. Melalui sistem ini, penempatan karier dan pengembangan kompetensi aparatur diharapkan semakin objektif berbasis kinerja.
Gubernur juga mengaku optimis melihat munculnya kader-kader aparatur muda dari berbagai wilayah NTB yang memiliki potensi kepemimpinan tinggi.
*Terbuka terhadap Kritik dan Evaluasi*
Menutup sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa jajaran eksekutif senantiasa membuka diri terhadap kritik, evaluasi, serta masukan konstruktif demi menyempurnakan program-program pembangunan yang tengah berjalan.
"Kami yakin kami tidak sempurna dan masih banyak kekurangan di sana-sini. Kami senang kalau mendapatkan masukan untuk perbaikan, mumpung masih ada waktu untuk memperbaiki dan menyempurnakan apa yang sudah kami lakukan," tegasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Matadata Institute, Nurdin Ranggabarani, memaparkan bahwa lembaganya telah merumuskan sekitar 25 butir resolusi strategis hasil kajian terhadap arah kebijakan Pemerintahan Iqbal-Dinda selama satu tahun terakhir. Rekomendasi tersebut mencakup dukungan terhadap penguatan sistem meritokrasi, akselerasi penanganan kemiskinan ekstrem melalui program Desa Berdaya, hingga penyehatan alokasi anggaran di sektor kesehatan.
"Matadata Institute telah merangkum sekitar 25 poin rekomendasi dari hasil kajian terhadap kebijakan pemerintahan Iqbal-Dinda. Rekomendasi ini mencakup penguatan sistem meritokrasi, penanganan kemiskinan ekstrem melalui program Desa Berdaya, hingga kebijakan APBD di sektor kesehatan. Kami ingin masukan ini menjadi kontribusi konstruktif bagi perbaikan pembangunan NTB dan akan menyampaikannya secara resmi kepada pemerintah daerah," ungkap Nurdin.
Ia menambahkan, resolusi tersebut merupakan intisari dari dokumentasi perjalanan kepemimpinan daerah yang akan diserahkan secara resmi kepada Pemprov NTB bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun provinsi. Sebagai informasi, Matadata Institute merupakan lembaga riset independen yang resmi diluncurkan di Mataram pada 17 Oktober 2025 dengan mengusung moto "Dengan Data, Kita Menata" guna mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis data.(AM01)
0Komentar