Mataram, Laskarmerdeka.com -
Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmen, untuk terus mempererat sinergi dengan para ulama, demi menjaga kondusivitas kehidupan beragama serta mengakselerasi kemajuan ekonomi daerah, khususnya melalui penguatan ekosistem wisata halal.
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, mengungkapkan bahwa, potensi wisata religi dan konsep pelayanan ramah muslim (muslim-friendly) di NTB saat ini, menjadi salah satu nilai unggul NTB di tingkat global.
Terbangunnya ekosistem halal di NTB, lanjutnya, menjadi potensi investasi yang sangat menjanjikan. Bahkan beberapa investor global, telah memilih NTB sebagai lokasi investasinya.
"Beberapa investor dari Saudi saat ini memilih daerah kami di Sembalun untuk berinvestasi dengan konsep vila yang ramah muslim. Ketersediaan konsumsi halal di NTB sudah terjamin, kini tugas kita bersama adalah memastikan penginapan dan homestay juga mengedepankan konsep halal dalam penyajiannya," jelasnya saat menerima kunjungan kerja jajaran Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Jumat (16/10/2026).
Salah satu penopang tumbuh kembang ekosistem halal di NTB, lanjut Wagub Dinda, adalah kehadiran para Ulama atau Tuan Guru, yang memegang peranan krusial, tidak hanya dalam memberikan pencerahan keagamaan hingga ke pelosok desa, tetapi juga dalam membentengi masyarakat dari pengaruh ajaran yang menyimpang.
"Bagi kami, khususnya di Nusa Tenggara Barat, sangat merasakan arti kehadiran MUI bersama para kiai dan tuan guru. Kehadiran beliau-beliau di sejumlah desa, khususnya di pelosok, memberikan pencerahan kepada masyarakat," ungkap Wagub Dinda.
Ia juga menggarisbawahi kekuatan kearifan lokal masyarakat NTB, khususnya tradisi gotong royong dan swadaya warga, dalam mendirikan sarana ibadah serta lembaga pendidikan Islam, seperti Pondok Pesantren, ikut membentuk dan menjadi salah satu pilar utama pembangunan daerah.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI Pusat, Mabroer MS, menjelaskan bahwa lawatan rombongan MUI Pusat ke NTB, merupakan bagian dari agenda Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta verifikasi tata kelola organisasi ke seluruh MUI Provinsi di Indonesia.
Langkah ini dilakukan, guna memastikan roda organisasi berjalan secara transparan dan akuntabel, berbasis standar manajemen internasional ISO 9001:2015.
Mabroer menegaskan bahwa MUI senantiasa memosisikan diri sebagai mitra strategis sekaligus mitra kritis pemerintah (sodiqul hukumah), yang siap mendukung kebijakan daerah sekaligus menjembatani aspirasi umat.
Menyinggung sektor pariwisata, ia mengibaratkan pesona pariwisata NTB bagaikan "gadis manis" yang sangat elok, namun memerlukan penataan serta kolaborasi promosi yang lebih terintegrasi.
"NTB ini ibarat gadis manis yang sangat elok. Potensi wisata halal di sini bisa melibatkan banyak pihak, mulai dari pemda, MUI melalui fatwa dan sertifikasi halal, hingga pihak kampus untuk pendampingan dan edukasi desa wisata," ujar Mabroer.
Melalui audiensi ini, Pemerintah Provinsi NTB dan MUI Pusat sepakat untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor demi menghadirkan pelayanan umat yang optimal, memperkuat tata kelola pariwisata berbasis syariah, serta mendorong kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat.(AM01)
0Komentar