Mataram, Laskarmerdeka.com -
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, mendampingi Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, meninjau proses kedatangan dan penerimaan Calon Jamaah Haji (CJH) Kloter 14 asal Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dan Kabupaten Bima di Aula Bir Ali II Asrama Haji Embarkasi Lombok, Jumat (8/5).
Dalam peninjauan tersebut, Menteri yang akrab disapa Gus Irfan bersama Wakil Gubernur memantau langsung seluruh tahapan penerimaan jamaah, mulai dari registrasi, pemeriksaan dokumen perjalanan, hingga pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh proses pelayanan berjalan lancar, aman, dan sesuai standar pelayanan haji yang telah ditetapkan pemerintah.
Usai kegiatan, Menteri Haji dan Umrah RI menyampaikan bahwa secara umum proses penerimaan jamaah berjalan sesuai rencana meskipun terdapat beberapa kendala teknis di lapangan yang dapat segera diatasi.
“Baik sesuai dengan rencana dan harapan kita. Walaupun ada satu dua kendala di lapangan, tetapi bisa diatasi dengan baik,” ujarnya.
Menteri juga mengapresiasi tim kesehatan yang dinilai bekerja secara profesional dan ketat dalam memastikan kondisi kesehatan jamaah sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci.
“Saya mendukung penuh teman-teman kesehatan yang sangat ketat memastikan kelayakan jamaah untuk terbang atau tidak. Jika memang dinyatakan tidak layak terbang, maka keputusan tenaga kesehatan harus didukung karena mereka yang memahami kondisi jamaah secara medis,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Gus Irfan turut mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran keberangkatan haji tanpa antrean yang tidak sesuai prosedur resmi.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Arab Saudi saat ini menerapkan aturan yang sangat ketat terkait pelaksanaan ibadah haji, khususnya mengenai kepemilikan tasreh atau izin resmi haji.
“Pemerintah Arab Saudi sudah sangat ketat, terutama tahun ini. Mereka terus mengkampanyekan bahwa tidak ada haji tanpa tasreh,” jelas Gus Irfan.
Menurutnya, pengetatan aturan tersebut dilakukan untuk melindungi jamaah agar tidak mengalami kendala selama berada di Arab Saudi, termasuk risiko tertahan di bandara atau tidak dapat memasuki Kota Makkah maupun mengikuti puncak ibadah haji di Arafah.
Pemerintah Provinsi NTB, lanjutnya, terus berkomitmen mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, termasuk memastikan pelayanan optimal bagi seluruh jamaah asal NTB sejak keberangkatan hingga kembali ke daerah dengan selamat.
Kunjungan Menteri Haji dan Umrah RI tersebut juga menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap kesiapan Embarkasi Lombok dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia, khususnya dari wilayah Nusa Tenggara Barat.(AM01)
0Komentar