𝗦𝗶𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶 𝗡𝗧𝗕-𝗞𝗟𝗨 𝗗𝗶𝗽𝗲𝗿𝗸𝘂𝗮𝘁, 𝗣𝗲𝗻𝗮𝘁𝗮𝗮𝗻 𝗚𝗶𝗹𝗶 𝗱𝗮𝗻 𝗧𝗲𝗹𝘂𝗸 𝗡𝗮𝗿𝗲 𝗝𝗮𝗱𝗶 𝗣𝗿𝗶𝗼𝗿𝗶𝘁𝗮𝘀

Mataram, Laskarmerdeka.com -
Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Utara memperkuat sinergi untuk mempercepat penyelesaian status kawasan di Desa Gili Indah, termasuk penataan kawasan tiga Gili dan Teluk Nare.

Hal itu mengemuka dalam audiensi Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, beserta jajaran dengan Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, Selasa (21/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Lombok Utara menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam mendukung penataan kawasan pariwisata secara terpadu. Menurutnya, masih terdapat sejumlah persoalan mendasar, terutama terkait status kawasan yang berdampak pada aspek perizinan dan pengelolaan.

Ia menyampaikan bahwa hingga kini Pemerintah Kabupaten Lombok Utara belum dapat mengoptimalkan penarikan retribusi di Teluk Nare karena belum adanya kejelasan status kawasan. Karena itu, dibutuhkan koordinasi lintas kewenangan agar pengelolaan kawasan dapat berjalan sesuai ketentuan.

Selain itu, kawasan tiga Gili sebagai destinasi unggulan NTB diarahkan menjadi kawasan strategis pariwisata. Dalam konteks tersebut, kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dinilai penting guna menghindari tumpang tindih tugas dan fungsi.

Dalam audiensi itu juga dipaparkan sejumlah persoalan lain, di antaranya belum tuntasnya status kawasan konservasi yang berdampak pada pemanfaatan ruang, legalitas hak atas tanah yang telah terbit sejak lama, belum optimalnya investasi akibat ketidakpastian regulasi, serta kendala penerbitan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

Selain itu, masih terdapat irisan kewenangan antarinstansi serta tantangan pengembangan infrastruktur akibat tingginya biaya pembangunan di kawasan Gili.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur NTB menyampaikan bahwa pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten sepakat mendorong percepatan penyelesaian alih status kawasan sebagai prioritas utama. Saat ini proses tersebut masih berada pada tahap penjadwalan dan akan dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku.

Ia juga menegaskan bahwa selain persoalan status kawasan, terdapat sejumlah isu prioritas lain yang perlu ditangani bersama, antara lain kebutuhan air bersih, pengelolaan sampah, serta perbaikan infrastruktur dasar.

Lebih lanjut, Wagub mengapresiasi langkah koordinasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan menegaskan seluruh proses akan berjalan sesuai regulasi serta direncanakan secara bertahap, termasuk pada tahun anggaran berikutnya.

“Pertemuan ini menjadi langkah awal yang penting. Hasil pembahasan akan kami sampaikan secara utuh kepada Bapak Gubernur sebagai dasar pengambilan kebijakan selanjutnya,” ujarnya.

Ia berharap melalui sinergi yang terus diperkuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten, berbagai persoalan di kawasan Gili dan Teluk Nare dapat diselesaikan secara bertahap dan terintegrasi sehingga memberi manfaat bagi masyarakat serta memperkuat daya saing pariwisata NTB.(AM01)