Mataram, Laskarmerdeka.com -
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima audiensi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB di Kantor Gubernur NTB., Selasa (17/3/2026). Audiensi ini membahas penguatan sinergi dalam pelaksanaan sensus dan pemutakhiran data sosial ekonomi guna mendukung perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan tepat sasaran.
Pemerintah Provinsi NTB menegaskan pentingnya kualitas data yang valid dan kontekstual.
Salah satu pembelajaran dari pendataan sebelumnya adalah perlunya melibatkan tenaga lokal agar lebih memahami kondisi riil masyarakat. Dengan demikian, potensi kesalahan klasifikasi, seperti penentuan kategori kemiskinan yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, dapat diminimalisir.
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa akurasi data menjadi kunci utama dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
“Data itu fondasi. Kalau datanya tidak akurat, maka kebijakan kita juga berpotensi tidak tepat. Karena itu, saya minta pendataan ini benar-benar dilakukan dengan baik, melibatkan masyarakat lokal agar konteks di lapangan tidak salah ditangkap,” tegas Gubernur Iqbal.
Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan komunikasi publik yang lebih efektif dalam mendukung pelaksanaan sensus.
“Kita perlu menyampaikan pentingnya sensus ini dengan cara yang lebih membumi. Bisa melalui pendekatan cerita atau kasus nyata, sehingga masyarakat paham kenapa data ini penting dan mau berpartisipasi aktif,” tukasnya.
Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS NTB akan merekrut petugas dari unsur masyarakat desa dan mahasiswa, dengan target sekitar 5.000 petugas. Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka melalui aplikasi resmi dan melibatkan rekomendasi dari pemerintah desa.
Pemprov NTB juga menyatakan dukungannya melalui penerbitan surat edaran kepada pemerintah kabupaten/kota guna memperkuat sosialisasi dan fasilitasi di lapangan. Sosialisasi yang masif hingga tingkat desa dinilai penting agar masyarakat memahami tujuan dan manfaat pendataan.
Data yang akurat akan menjadi fondasi utama dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan efektivitas program pembangunan. Dengan pemutakhiran data yang lebih baik, diharapkan kebijakan yang diambil ke depan semakin tepat, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala BPS NTB, Dr. Wahyudin, MM menyampaikan bahwa pelaksanaan sensus kali ini berbeda dari sebelumnya. Seluruh wilayah akan didata secara menyeluruh tanpa membedakan daerah konsentrasi maupun non-konsentrasi.
“Data yang dikumpulkan juga akan langsung terintegrasi dalam sistem untuk pembaruan secara real time,” jelasnya.
Selain sensus ekonomi, BPS juga tengah menjalankan berbagai penugasan lain seperti verifikasi data penerima bantuan sosial dan subsidi listrik agar lebih tepat sasaran.(AM01)
0Komentar