TfC0GSY7TpM8TUM0TpOlBSr8Td==

Breaking News:

Gubernur NTB Apresiasi Arah Pembangunan KSB


Sumbawa Barat, Laskarmerdeka.com  -

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, mengapresiasi arah pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat yang dinilai telah berada di jalur yang tepat. Kendati demikian, di tengah deretan capaian positif tersebut, Gubernur menekankan urgensi penguatan sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dan kabupaten, khususnya dalam akselerasi pengentasan kemiskinan melalui sinergi program Desa Berdaya dan Kartu Sumbawa Barat Maju.

Pesan tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang, Jumat (20/11). Peringatan yang mengusung tema "Ekonomi Tumbuh, Sumbawa Barat Maju" ini turut dihadiri Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah; Bupati Sumbawa Barat, Amar Nurmansyah; Wakil Bupati Sumbawa Barat, Hanipah; serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Menurut Gubernur, di usia ke-23 tahun, KSB berhasil mencatatkan kemajuan pesat yang patut diapresiasi, mengingat daerah ini memiliki tantangan struktural tersendiri akibat tingginya ketergantungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap sektor pertambangan.

“KSB bukan satu-satunya kabupaten yang berada di lingkar tambang. Namun, kabupaten lain yang juga berada di lingkar tambang ternyata tidak semuanya mengalami kemajuan seperti yang dicapai KSB,” ujarnya.

Gubernur Iqbal menilai keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata diukur dari seberapa sempurna hasil akhir yang diraih, melainkan dari ketepatan arah kebijakan pembangunan yang konsisten dijaga. Sejumlah indikator makro membuktikan tren positif tersebut: angka kemiskinan KSB pada 2026 berada di level 10,55 persen—lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi NTB sebesar 11,17 persen.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) KSB mencapai 77,28, menempati peringkat tertinggi di NTB dan melampaui angka IPM provinsi sebesar 74,17.

Ia juga memuji efektivitas implementasi program Kartu Sumbawa Barat Maju. Hingga November 2026, program ini telah menjangkau 39.173 kepala keluarga (KK) atau sekitar 72 persen dari total KK, dengan total penerima layanan mencapai 73.046 jiwa.

*Perlindungan Kelompok Rentan dan Sinkronisasi Desa Berdaya*

Meski indikator statistik menunjukkan perbaikan signifikan, Gubernur mengingatkan bahwa penurunan angka kemiskinan bukan berarti tugas negara telah tuntas. Ia menyoroti masih adanya kelompok masyarakat yang hidup dalam kondisi sangat rentan, terutama para lanjut usia (lansia) yang sakit-sakitan, tidak memiliki penghasilan tetap, menghuni rumah tidak layak, serta hidup sebatang kara tanpa dukungan keluarga.

Gubernur mengistilahkan kondisi ini sebagai fenomena "miskin sempurna", yakni kelompok warga yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk diberdayakan secara ekonomi sehingga mutlak membutuhkan jaring pengaman perlindungan sosial yang berkelanjutan.

“Karena itu, mari kita sama-sama kembali kepada nilai-nilai kekeluargaan dan solidaritas sosial. Apa yang dirasakan sakit oleh satu masyarakat kita, itu adalah sakit buat kita semua,” pesan Gubernur Iqbal.

Dalam konteks inilah, Pemprov NTB mendorong penyelarasan program Desa Berdaya—yang pada 2026 mulai menyasar 10 desa dan dua kelurahan di KSB—dengan Kartu Sumbawa Barat Maju. Melalui Desa Berdaya, keluarga sasaran memperoleh stimulus aset usaha produktif maksimal Rp7 juta per KK agar tercipta intervensi yang saling melengkapi dan tepat sasaran.

*Capaian Makro KSB dan Apresiasi Wamen PKP*

Sementara itu, Bupati Sumbawa Barat, Amar Nurmansyah, melaporkan bahwa selain IPM tertinggi di NTB dan angka kemiskinan 10,55 persen, tingkat pengangguran terbuka di wilayahnya berhasil ditekan di angka 3,84 persen, dengan angka harapan hidup 73,69 tahun dan harapan lama sekolah 13,85 tahun. Angka kemiskinan ekstrem pun menyusut 0,4 persen hingga tidak ada lagi desa di KSB yang berstatus kantong kemiskinan ekstrem.

Untuk menjaga keberlanjutan Kartu Sumbawa Barat Maju yang dialokasikan sebesar Rp82,28 miliar pada 2026, Bupati berharap dukungan DPRD agar payung hukumnya dapat ditingkatkan dari Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah. Intervensi daerah juga diperkuat melalui alokasi Rp5 miliar untuk bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa, layanan jemput bola Tim Reaksi Cepat (TRC) Ambulans, santunan Rp500 ribu per bulan bagi anak yatim piatu, sertifikasi benih padi unggul lokal bernama BARIRI, hingga inovasi tata kelola pemerintahan desa melalui penerapan pemungutan suara elektronik (e-voting) dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) yang pertama di NTB.

Senada dengan Gubernur, Wakil Menteri PKP RI, Fahri Hamzah, mengapresiasi kuatnya kesinambungan kepemimpinan di tanah kelahirannya tersebut. Ia menilai tata kelola berbasis data melalui Kartu Sumbawa Barat Maju sangat layak direplikasi secara nasional.

“KSB ini bisa menjadi mercusuar nasional. Kabupaten-kabupaten lain di Indonesia seharusnya bisa belajar bagaimana pemerintah daerah mengurus rakyatnya. Datanya baik, masyarakatnya terdeteksi, apalagi dengan fasilitas yang begitu banyak,” ungkap Fahri.

Sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan kesiapan daerah, Gubernur dalam kesempatan tersebut turut mengumumkan penunjukan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai tuan rumah peringatan puncak HUT ke-68 Provinsi NTB mendatang.(AM01)

Daftar Isi

0Komentar

Formulir
Tautan berhasil disalin