Mataram, Laskarmerdeka.com -
Sekretaris Daerah NTB, Abul Chair, menekankan bahwa hasil pemeriksaan pendahuluan kinerja oleh BPK RI Perwakilan NTB menjadi ruang perbaikan penting sekaligus peringatan dini dalam menyempurnakan program pembangunan daerah, khususnya pada sektor:
• Pendidikan: Penajaman perencanaan berbasis kebutuhan, transparansi anggaran, akuntabilitas aset, dan penguatan pengawasan satuan pendidikan.
• Ketahanan Energi: Validasi data serta evaluasi berkala agar program seperti rasio elektrifikasi memberi dampak dan manfaat berkelanjutan bagi warga.
• Ketahanan Pangan: Integrasi data akurat komoditas strategis mulai dari ketersediaan, kelancaran distribusi rantai pasok, hingga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.
Seluruh jajaran kepala perangkat daerah diarahkan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara terarah melalui matriks pemantauan yang dikawal langsung oleh Inspektorat NTB, guna membenahi akar persoalan serta tata kelola secara menyeluruh.(AM01)
//Pemprov NTB Perkuat Keterbukaan Informasi Publik, PPID OPD Diminta Tingkatkan Layanan
Pemerintah Provinsi NTB terus berkomitmen untuk memperkuat keterbukaan informasi publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel!
Dalam audiensi bersama Komisi Informasi (KI) NTB pada Selasa (29/9), Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Bapak Abul Chair, Ak., mendorong seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya.
Menurut beliau, penyampaian informasi terkait program dan kebijakan pemerintah harus dilakukan dengan teliti, akurat, dan berdasarkan kepastian data.
Pemprov NTB dan KI NTB akan terus bersinergi untuk memastikan hak masyarakat untuk tahu dapat terpenuhi dengan baik. Keterbukaan informasi bukan sekadar gugur kewajiban administratif, tapi juga untuk memastikan masyarakat mendapat layanan informasi yang tertib dan responsif.(AM01)
0Komentar