Sumbawa Barat, Laskarmerdeka.com -
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus menggenjot percepatan pelaksanaan Program Desa Berdaya. Langkah strategis ini dirancang untuk memperkuat kemandirian masyarakat melalui optimalisasi potensi lokal, penggerak ekonomi warga, serta penanganan persoalan lingkungan secara berkelanjutan.
Agar dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, pemerintah desa dan kelurahan didorong untuk segera merealisasikan program tersebut dengan mengedepankan partisipasi aktif seluruh elemen warga.
Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, saat meninjau langsung pelaksanaan Program Desa Berdaya di Desa Air Suning, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Rabu (21/10/2026). Dalam kunjungan kerja ini, Wagub didampingi oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat serta pimpinan perangkat daerah terkait.
Pada kesempatan tersebut, Wagub Dinda memberikan apresiasi tinggi kepada Pemkab Sumbawa Barat yang tetap konsisten mengalokasikan anggaran langsung sebesar Rp500 juta per desa dan kelurahan di tengah kebijakan efisiensi fiskal.
Menurutnya, ketersediaan dana pembangunan tersebut menjadi momentum emas bagi pemerintah desa untuk mengakselerasi program-program prioritas yang selaras dengan kebutuhan riil masyarakat.
Salah satu fokus utama dari alokasi anggaran tersebut adalah penanganan dan pengelolaan sampah. Dari total dana yang tersedia, sekurang-kurangnya Rp150 juta dikhususkan untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi.
Wagub Dinda menegaskan bahwa anggaran tersebut tidak boleh hanya terserap untuk penyediaan infrastruktur fisik semata, melainkan harus diarahkan untuk membangun kesadaran budaya memilah sampah langsung dari tingkat rumah tangga.
"Pengelolaan bank sampah yang paling utama adalah mengedepankan edukasi masyarakat agar sadar dan terbiasa memilah sampah. Memang tidak mudah, terutama untuk sampah organik," ujar Wagub Dinda.
Ia mengingatkan bahwa persoalan sampah harus dimitigasi sejak dini. Dalam rentang waktu 5 hingga 10 tahun ke depan, timbunan sampah berpotensi menjadi ancaman serius bagi daerah apabila tidak ditangani melalui perencanaan yang matang dan terpadu.
Oleh sebab itu, ia mendorong pemerintah desa untuk memanfaatkan alokasi anggaran yang ada guna membangun ekosistem pengolahan sampah berbasis komunitas.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala Desa Air Suning, Irwan Yuliono, memaparkan langkah taktis yang telah ditempuh desanya dalam mengimplementasikan Program Desa Berdaya Tematik.
Irwan menjelaskan bahwa Desa Air Suning telah menerapkan intervensi langsung ke rumah-rumah warga guna membudayakan kebiasaan memilah sampah. Pihaknya mendistribusikan tempat sampah khusus organik ke sekitar 540 kepala keluarga, sekaligus membangun unit biopori rumahan untuk mengolah limbah dapur secara mandiri.
Sementara itu, untuk pengelolaan sampah anorganik, pihak desa menggandeng Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta Bank Sampah desa sesuai arahan strategis Bupati Sumbawa Barat.
"Alhamdulillah, ini menjadi kebanggaan bagi kami warga Desa Air Suning. Tahun ini kami menerima dukungan Program Desa Berdaya dari Pemprov NTB sebesar Rp300 juta, serta dukungan anggaran dari Pemkab Sumbawa Barat," ungkap Irwan.
Ia merinci, dari total anggaran tersebut, Desa Air Suning mengalokasikan Rp150 juta khusus untuk pengelolaan sampah, tambahan Rp50 juta dari Program Desa Berdaya, serta dana insentif (reward) senilai Rp70 juta atas keberhasilan sinergi program tingkat kabupaten. Selain itu, terdapat pula dukungan spesifik dari PKK Kabupaten yang dialokasikan untuk pembangunan workshop pengolahan sampah organik.
"Kami sangat berterima kasih kepada Pemprov NTB dan Pemkab Sumbawa Barat atas dukungan anggaran yang luar biasa ini. Kami memohon pembinaan dan bimbingan berkelanjutan agar harapan masyarakat Desa Air Suning dan Pemkab Sumbawa Barat dapat terwujud," pungkasnya.
Rangkaian kunjungan kerja tersebut turut diisi dengan penyerahan secara simbolis Santunan Jaminan Kematian (JKM) dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris penerima manfaat. Penyerahan yang turut disinergikan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat perdesaan.(AM01)
0Komentar