TfC0GSY7TpM8TUM0TpOlBSr8Td==

Breaking News:

Wabup H. Ansori Tegaskan Pemeriksaan BPK Harus Jadi Momentum Perbaikan Tata Kelola dan Pelayanan Publik


Sumbawa Besar, Laskarmerdeka.com –

Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pengelolaan sektor strategis daerah yang semakin efektif.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, saat menghadiri Entry Meeting BPK RI dalam rangka pemeriksaan kinerja pendahuluan di Kabupaten Sumbawa, Rabu (26/8/2026), di Ruang Rapat H Hasan Usman Lantai I Kantor Bupati Sumbawa.

Kegiatan turut dihadiri Pemeriksa Ahli Madya BPK RI Perwakilan NTB, Moch. Mulyono beserta jajarannya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sumbawa, serta para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa.

Wabup H.Ansori menyambut baik pemeriksaan BPK sebagai bagian dari proses evaluasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Ia meminta seluruh perangkat daerah bersikap terbuka dalam menyampaikan data, kebutuhan, maupun kendala yang dihadapi agar pemeriksaan dapat memberikan manfaat nyata bagi perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

“Penggunaan anggaran satu rupiah pun harus kita pertanggungjawabkan. Mari kita bekerja sama untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Menurut Wabup H.Ansori, pemeriksaan juga diharapkan dapat mendorong pengelolaan sektor pariwisata yang lebih efektif, sehingga tidak hanya berkembang sebagai destinasi, tetapi mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumbawa.

Sementara itu, Pemeriksa Ahli Madya BPK RI Perwakilan NTB, Moch. Mulyono, menjelaskan bahwa pemeriksaan kinerja bertujuan menilai efektivitas pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperbaiki.

Ia menekankan pentingnya dukungan aktif perangkat daerah, khususnya dalam penyampaian data dan informasi yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan.

Pemeriksaan kinerja akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari, mencakup efektivitas peran Pemkab Sumbawa, pengelolaan Perumdam Batulanteh dalam penyediaan layanan air minum, serta penyelenggaraan kepariwisataan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemkab Sumbawa memastikan seluruh perangkat daerah terkait siap mendukung proses pemeriksaan secara terbuka dan kooperatif, sehingga hasilnya dapat menjadi pijakan untuk memperbaiki tata kelola, memperkuat kinerja, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.(AM01)

Daftar Isi

0Komentar

Formulir
Tautan berhasil disalin