Sumbawa Barat, Laskarmerdeka.com -
Dibalik setiap anggaran yang dikelola, ada harapan masyarakat akan pembangunan yang tepat sasaran, transparan, dan mampu mendorong kemandirian desa.

Semangat itu menjadi fokus Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 yang digelar Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat bersama BPKP Provinsi NTB di Gedung Graha Praja, Rabu (24/6/2026).


Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Sumbawa Barat H. Amar Nurmansyah dan dihadiri Kepala Perwakilan BPKP NTB Adrian Puspawijaya, Anggota DPD RI Komite IV Evi Apita Maya, Sekda KSB drh. Hairul, Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat Agung Pamungkas, Kepala KPPN Sumbawa Budy Prastowo, serta diikuti kepala perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, dan perangkat desa se-Kabupaten Sumbawa Barat.

Dalam workshop tersebut, para peserta mendapatkan materi dari Adrian Puspawijaya, Evi Apita Maya, Agung Pamungkas, dan Budy Prastowo terkait pengawasan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta strategi peningkatan kemandirian desa.


Bupati Amar menyampaikan bahwa akuntabilitas merupakan kunci utama dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa sehingga setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.

"Melalui workshop ini, pemerintah berharap tata kelola keuangan dan pembangunan desa semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Dengan pengelolaan yang berkualitas, desa-desa di Sumbawa Barat diharapkan semakin mandiri, produktif, dan mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat.(AM01)