Mataram, Laskarmerdeka.com -
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan pentingnya penguatan kesiapsiagaan bencana melalui penyusunan rencana kontinjensi (contingency plan) yang detail hingga tingkat desa. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi jajaran Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi NTB di ruang kerjanya, Senin (11/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menyoroti masih lemahnya kesiapan menghadapi situasi darurat akibat belum tersusunnya skenario penanganan bencana yang terstruktur dan terukur.
“Persoalan besar kebencanaan di NTB adalah belum adanya rencana kontinjensi yang detail. Setiap skenario bencana harus memiliki contingency plan yang jelas, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga desa. Harus tergambar siapa melakukan apa, kapan dilakukan, dan bagaimana mekanismenya,” tegas Gubernur.
Menurutnya, dokumen rencana kontinjensi tidak boleh berhenti sebatas administrasi, tetapi harus diuji secara berkala melalui simulasi di lapangan agar seluruh pihak memahami peran dan prosedur saat bencana terjadi.
“Rencana itu harus disimulasikan minimal sekali setahun, baik simulasi yang diumumkan maupun tanpa pemberitahuan. Tujuannya untuk mengukur kesiapan riil di lapangan,” ujarnya.
Gubernur juga menegaskan bahwa kesiapsiagaan tersebut tidak hanya berlaku untuk bencana alam, tetapi juga mencakup potensi bencana sosial sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Menanggapi arahan tersebut, Pelaksana Tugas Ketua PMI NTB, Lalu R. Doddy Stiawan, memaparkan sejumlah kesiapan infrastruktur dan layanan kebencanaan yang dimiliki PMI NTB.
Ia menjelaskan, PMI NTB saat ini telah memiliki Center of Excellence berupa Smart Warehouse berstandar internasional yang dibangun dengan dukungan Palang Merah Selandia Baru. Gudang logistik regional tersebut berada di kawasan belakang Kantor Bank Indonesia dan disiapkan untuk mendukung distribusi bantuan bagi 10 kabupaten/kota di NTB.
“Fasilitas ini mendukung distribusi logistik darurat seperti air bersih, paket solar panel untuk kondisi darurat listrik, hingga perahu karet dengan kapasitas distribusi mencapai 1.500 paket logistik,” jelas Doddy.
Selain penguatan logistik, PMI NTB juga tengah mengembangkan mitigasi berbasis masyarakat di tiga desa di Kabupaten Lombok Barat, yakni Desa Sekotong Tengah, Candi Manik, dan Taman Baru yang kerap terdampak banjir akibat luapan sungai.
Di wilayah tersebut, PMI bersama masyarakat telah memasang sensor alarm sungai berbasis komunitas yang akan dievaluasi oleh Federasi Palang Merah Internasional pada bulan depan.
PMI juga tengah mendorong penyusunan Peraturan Desa (Perdes) terkait mitigasi bencana agar Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk mendukung kesiapsiagaan masyarakat.
“Dengan adanya Perdes, desa memiliki dasar untuk mengalokasikan investasi kebencanaan sehingga masyarakat lebih siap menghadapi situasi darurat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, PMI NTB turut melaporkan layanan kemanusiaan lainnya, termasuk distribusi air bersih yang mencapai 1,2 juta liter selama musim kemarau tahun lalu, serta penguatan Unit Donor Darah (UDD) di sejumlah daerah.
Saat ini, UDD Lombok Barat tercatat sebagai penyumbang distribusi darah tertinggi di NTB dengan capaian sekitar 13 ribu kantong darah, disusul Lombok Timur, Sumbawa, dan Kota Bima. Sementara itu, pembentukan UDD di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa Barat masih dalam proses pengembangan.(AM01)
0Komentar