Mataram, Laskarmerdeka.com -
Setelah dua tahun berturut-turut Kabupaten Sumbawa meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), akhirnya Pemda Sumbawa dibawah kepemimpinan 100 hari Bupati Sumbawa Ir.H.Syarafuddin Jarot dan Wakil Bupati Sumbawa Drs H Mohamad Ansori (Jarot-Ansori) berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).
Penerimaan opini WTP Dari hasil penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2024 ini berlangsung di gedung BPK-RI Perwakilan Mataram Selasa 27 Mei 2015, yang diserahkan oleh pimpinan BPK-RI kepada Bupati Sumbawa Ir.H.Syarafuddin Jarot MP didampingi Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Nanang Nasiruddin S.AP.M.M.Inov yang disaksikan dan dihadiri pula Plt Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa I Made Patrya SAP, sejumlah pimpinan OPD dan anggota DPRD Sumbawa.
Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) Perwakilan NTB mengumumkan hasil untuk opini wajar tanpa pengecualian kepada 10 Kabupaten/ Kota di Provinsi NTB.
Kepala BPK Perwakilan Nusa Tenggara Barat Suparwadi mengatakan dari 10 Kabupaten/ Kota di NTB semuanya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"10 Kabupaten/ Kota semuanya dapat opini WTP," ujarnya.
Menurutnya, hal ini harus terus dipertahankan dan terus mendorong perbaikan. Ini harus terus dipertahankan dan terus ditingkatkan.
Berikut 10 Kabupaten/ Kota yang memperoleh opini WTP dari BPK perwakilan mataram yakni antara lain, sebagai berikut:
1.Bima
2. Kota Bima
3. Dompu
4. Lombok Barat
5. Lombok Tengah
6. Lombok Timut
7. Kabupaten Lombok Utara
8. Mataram
9. Sumbawa
10. KSB
Alhamdulillah, ini adalah hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah. Opini WTP ini bukan hanya prestasi administratif, tapi juga bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat, ujar Bupati Sumbawa H.Jarot.
"Opini WTP adalah bentuk pernyataan tertinggi dari auditor negara bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan tanpa ada kesalahan material. Prestasi ini menjadi tolok ukur kepercayaan publik atas pengelolaan anggaran daerah. Keberhasilan ini tidak lepas dari pembenahan sistem keuangan, penguatan kapasitas SDM, serta peningkatan pengawasan internal. Kami ingin memastikan bahwa setiap anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. WTP ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah,” ujarnya.(AM01)
0Komentar